Di era di mana kepemilikan smartphone dianggap sebagai kebutuhan dasar, muncul sebuah anomali sosial yang kian mengkhawatirkan: Fenomena Gelandangan Digital. Istilah ini merujuk pada kelompok masyarakat yang, meskipun secara fisik tidak menggelandang, namun terperangkap dalam lingkaran kemiskinan dan ketergantungan ekonomi yang ekstrem, sambil tetap memiliki dan aktif menggunakan perangkat digital, khususnya ponsel pintar. Keberadaan ponsel ini, alih-alih menjadi alat peningkatan derajat hidup, justru menjadi kamuflase yang menyembunyikan realitas pahit kekurangan pangan, sanitasi buruk, dan ketiadaan akses kesehatan. Realitas ini menuntut perhatian serius dari pembuat kebijakan karena kemiskinan kini tidak lagi mudah diidentifikasi hanya melalui tampilan fisik semata.
Menurut studi yang dirilis oleh Pusat Kajian Sosial (PKS) Universitas Dharma Bakti pada Mei 2024, setidaknya 30% dari populasi miskin perkotaan tergolong dalam Fenomena Gelandangan Digital. Mereka menghabiskan sebagian besar pendapatan harian, rata-rata Rp 5.000 hingga Rp 10.000, hanya untuk membeli paket data atau pulsa. Tujuan utamanya bukanlah untuk mencari pekerjaan, melainkan untuk mengakses layanan esensial yang kini terdigitalisasi, seperti mendaftar Bantuan Sosial, berkomunikasi dengan pihak sekolah anak, atau bahkan sekadar menjaga hubungan sosial yang vital demi kelangsungan hidup. Staf peneliti PKS, Dr. Adrian Setiawan, S.Sos., M.A., menyoroti bahwa ketergantungan pada teknologi ini menciptakan paradoks di mana koneksi internet dianggap lebih penting daripada asupan gizi yang memadai.
Ketergantungan ini diperparah oleh tekanan tuntutan sosial digital. Seorang ibu rumah tangga, Ibu Ratna (35 tahun), yang ditemui saat sedang menumpang Wi-Fi gratis di taman kota pada Kamis, 26 September 2024, pukul 16.00 WIB, bercerita bahwa ia harus terlihat “normal” di media sosial demi menjaga citra agar anak-anaknya tidak merasa minder. “Saya harus sering online agar tidak ketinggalan informasi grup sekolah, dan terkadang, kami harus puasa makan malam agar pulsa data tetap ada untuk besok,” ungkap Ibu Ratna. Kondisi ini menunjukkan bagaimana Fenomena Gelandangan Digital menjadi lingkaran setan: teknologi diperlukan untuk bertahan hidup di masyarakat modern, namun biaya operasionalnya justru menggerogoti sumber daya finansial dasar.
Menanggapi meluasnya isu ini, Dinas Sosial Kota melalui Kepala Bidang Perlindungan Sosial, Bapak Teuku Fachrul, S.E., M.Si., menyatakan pada rapat koordinasi yang digelar Jumat, 27 September 2024, bahwa pihaknya akan melakukan validasi ulang data penerima bantuan dengan pendekatan baru. “Kami akan melibatkan petugas pendamping sosial untuk melakukan verifikasi rumah tangga secara mendalam, tidak hanya melihat kepemilikan aset fisik, tetapi juga menganalisis pola pengeluaran digital dan digital poverty mereka,” jelas Bapak Teuku. Upaya ini diharapkan menjadi langkah awal yang spesifik untuk mengatasi Fenomena Gelandangan Digital ini, memastikan bahwa program bantuan benar-benar menyentuh akar masalah dan mengarahkan masyarakat menuju Kemandirian Finansial yang sesungguhnya, bukan hanya sekadar koneksi internet.