Era Orde Baru seringkali dikenang dengan stabilitas politiknya, namun di balik itu, masyarakat harus berjuang keras menghadapi gejolak ekonomi yang berulang. Salah satu fokus utama pemerintah adalah ketersediaan dan harga Bahan Pokok (Sembako), yang menjadi barometer kesejahteraan rakyat. Naik turunnya harga komoditas ini menjadi penentu apakah rakyat dapat bertahan atau tidak di tengah kebijakan ekonomi yang seringkali tidak menentu.
Pemerintah Orde Baru sangat bergantung pada stabilisasi harga Bahan Pokok sebagai strategi untuk meredam potensi kerusuhan sosial. Beras, gula, minyak goreng, dan komoditas vital lainnya diatur ketat melalui Bulog, lembaga logistik negara. Upaya ini bertujuan memastikan masyarakat kelas bawah tetap memiliki akses terhadap pangan dasar, meskipun inflasi dan fluktuasi kurs seringkali mengancam stabilitas harga di pasaran.
Bagi generasi yang hidup pada masa itu, antrean panjang untuk mendapatkan jatah Bahan Pokok bersubsidi adalah pemandangan yang tak terhindarkan. Kartu kendali dan kupon menjadi alat penting untuk membeli barang dengan harga terjangkau. Kenangan pahit ini tidak hanya mencerminkan kesulitan finansial, tetapi juga ketergantungan masyarakat pada intervensi pemerintah untuk kebutuhan pangan sehari-hari.
Gejolak terbesar terjadi menjelang akhir masa Orde Baru, khususnya saat Krisis Moneter 1998 melanda. Harga Bahan Pokok melonjak secara drastis dalam semalam, membuat daya beli masyarakat langsung anjlok. Para ibu rumah tangga berjuang mati-matian mencari sumber pangan termurah di tengah kepanikan. Keadaan ini membuktikan betapa rentaknya ketahanan pangan negara terhadap guncangan ekonomi global.
Masyarakat berupaya keras untuk survive dengan berbagai cara kreatif. Mulai dari menanam sendiri kebutuhan di pekarangan rumah hingga membentuk arisan dan kelompok saling bantu untuk berbagi. Kisah-kisah ini menunjukkan semangat gotong royong dan ketangguhan rakyat Indonesia dalam menghadapi kesulitan. Pengalaman ini membentuk karakter yang lebih tangguh dan cekatan dalam mengelola sumber daya.
Sistem pengaturan Bahan Pokok yang sentralistik oleh Orde Baru memiliki kelebihan dalam menjaga pasokan. Namun, di sisi lain, praktik ini juga menciptakan celah untuk korupsi dan monopoli yang merugikan petani dan konsumen. Kritik terhadap tata niaga pangan ini mulai muncul seiring dengan meningkatnya kesadaran publik terhadap hak-hak ekonomi dan transparansi.
Setelah era Reformasi, kebijakan pangan berangsur-angsur diubah, bergerak menuju mekanisme pasar yang lebih terbuka, meski peran negara dalam stabilisasi tetap vital. Pembelajaran utama dari masa Orde Baru adalah perlunya diversifikasi sumber pangan dan penguatan petani lokal agar tidak terlalu bergantung pada impor dan intervensi pemerintah yang kaku