Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 tak lepas dari peran sentral Sukarno dan Hatta, duo arsitek bangsa yang saling melengkapi. Sukarno dengan semangat pemerintahan , dan Hatta dengan pemikiran rasional dan kehati-hatiannya. Kombinasi kepemimpinan ini sangat penting dalam menetapkan fondasi negara.
Keduanya tidak hanya merumuskan dan membacakan proklamasi, tetapi juga bertindak cepat setelahnya. Hanya sehari setelah proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai Sukarno dan Hatta sebagai wakil, bergerak cepat menyusun pilar negara.
Pada 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, memilih Sukarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Ini adalah kelahiran Institusi Proklamasi paling fundamental: Republik Indonesia dengan pemerintahan, konstitusi, dan kepemimpinan yang sah.
Keputusan PPKI ini menunjukkan langkah revolusioner untuk mengisi kekosongan kekuasaan (vacuum of power) secara legal dan terstruktur. Indonesia tidak hanya menyatakan merdeka, tetapi juga segera membentuk yang berdaulat, menunjukkan kesiapan sebagai negara mandiri.
Institusi Proklamasi berikutnya yang lahir adalah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang berfungsi sebagai cikal bakal badan legislatif. KNIP, yang dibentuk pada 29 Agustus 1945, menunjukkan komitmen terhadap demokrasi awal dan pentingnya perwakilan rakyat dalam sistem baru.
Lahirnya lembaga-lembaga ini, seperti Presiden, Wakil Presiden, UUD, dan KNIP, adalah bukti nyata dari visi Sukarno-Hatta. Mereka sadar bahwa kemerdekaan harus segera diiringi dengan pembentukan institusi yang kuat dan permanen untuk menjaga kedaulatan dari ancaman luar.
Hatta kemudian dikenal sebagai peletak dasar sistem multi-partai melalui Maklumat X Wakil Presiden. Maklumat ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, jauh dari sistem otoriter yang mungkin bisa terbentuk pasca proklamasi.
Dengan demikian, Sukarno dan Hatta bukan sekadar tokoh proklamator saja. Mereka adalah pendiri yang memastikan proklamasi tidak hanya berhenti sebagai seruan, tetapi menjelma menjadi Institusi Proklamasi yang kokoh, menopang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga kini.